“Pemerintah pusat memang perlu menjalankan pemerataan fiskal untuk membantu daerah dengan kapasitas pendapatan rendah. Namun, pemerataan tersebut diharapkan tidak mengabaikan kontribusi daerah penghasil terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa investasi fiskal berdampak langsung terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga peningkatan layanan kesehatan. Apabila pengetatan anggaran terus terjadi, pemerintah daerah terpaksa menunda sejumlah program pembangunan strategis akibat pendanaan.
Oleh karena itu, DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan rumusan transfer daerah dengan mempertimbangkan porsi kontribusi perekonomian pusat nasional. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pembagian anggaran yang seimbang demi menjamin penyediaan kebutuhan dasar masyarakat di daerah.
DPRD Provinsi Riau berharap hasil evaluasi kebijakan anggaran ini dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat Riau. Kebijakan alokasi anggaran yang proporsional diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga kelayakan fasilitas publik dan kualitas pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.(Zt)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan