Diterangkan, sejumlah organisasi perangkat daerah juga menunjukkan peningkatan pelayanan, satu diantaranya seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. OPD ini dinilai berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah.
“Begitu pula untuk di dinas-dinas, seperti contoh Bapenda Riau ini bagus terkait pelayanannya. Pendapatan dari mereka juga ada kenaikan yang luar biasa. Tentu, peningkatan pelayanan semakin bagus karena didampingi dari pihak Ombudsman Riau,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menuturkan bahwa kunjungan yang dilakukan merupakan bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan terhadap Ombudsman Perwakilan Riau dalam menghadapi proses penilaian pelayanan publik secara nasional. Ia menambahkan, pada pertengahan Juli, Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Kegiatan yang kami laksanakan ini bertujuan untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan penguatan kepada rekan-rekan perwakilan di daerah. Karena bahwa pada pertengahan Juli, kami akan melaksanakan kick-off terkait opini Ombudsman terhadap penilaian yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat, BUMN, hingga pemerintah daerah,” tuturnya.
“Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan, kami akan menyelenggarakan sebuah agenda besar pada bulan Desember mendatang di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dalam acara tersebut, hasil penilaian dari seluruh lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota akan diumumkan secara langsung di depan Presiden RI,” tambahnya.
Lebih lanjut, seluruh hasil penilaian tersebut nantinya akan diumumkan dalam agenda nasional yang dijadwalkan pada Desember 2026 dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, pihaknya akan memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Riau selama proses penilaian berlangsung.
“Tentu ke depan, izin Pak Plt Gubernur, kami akan lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Mengingat proses penilaian ini akan berlangsung cukup panjang hingga November. Sehingga, rekan-rekan perwakilan dalam hal ini Ombudsman Riau akan turun langsung untuk meninjau instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang menjadi fokus penilaian terkait substansi dan pelayanan dasar di setiap pemerintah daerah,” pungkasnya.(Zt)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan