Pekanbaru, pilarbangsa.com – Jaringan Masyarakat Gambut Riau atau JMGR melaksanakan kongres yang ke IV dalam menyusun kepengurusan periode beberapa tahun kedepan.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Panitia Pelaksana Masliana kepada media pilarbangsa.com, ia juga sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya kegiatan kongres tersebut, khususnya kepada pemerintah Provinsi Riau.
Untuk peserta kongres, Masliana yang akrab dipanggil Imas ini mengatakan terdiri dari kepengurusan dari kabupaten/kota se Provinsi Riau, yang setiap wilayah dihadiri oleh 5 orang kepengurusan.
“Yang hadir mengikuti kongres ini dari tingkat wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kep. Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Bengkalis. Dan juga dihadiri oleh NJO, mahasiswa, serta organisasi pencinta alam lainnya,” ujar Imas.
Imas sebutkan untuk kongres yang mengangkat tema sinergi restorasi untuk mendukung Riau hijau lestari dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 16 hingga 17 Oktober 2023.
“Setelah pembukaan hari ini oleh Gubernur Riau Bapak Syamsuar, kegiatan dilanjutkan dengan talk show yang pembicaraannya dari perwakilan BRGM RI, Bappeda Provinsi Riau, dan pihak PT. RAPP. Dan kita berharap talk show ini bisa diikuti dengan seksama oleh seluruh peserta,” tutup Imas.
Plt.Sekjen DPP JMGR Sapri menyampaikan melihat perkembangan kondisi gambut di Riau saat ini sudah banyak menjadi konsesi perusahaan, salah satunya wilayah di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Kerumutan.
“Jujur saja saya katakan diwilayah gambut kita sekarang terdapat dua perusahaan besar yakni PT. RAPP dan PT. Sinar Mas, kalo dibidang perkebunan bahkan tidak terhitung perusahaan yang ada diwilayah tersebut,” ujar Sapri.
Menurutnya, dalam pengolahan lahan gambut memiliki ketentuan seperti diatas lebih 3 meter tidak bisa digarap, bahkan kata Sapri dari 1,4 juta hektar ditemukan perkebunan dalam kawasan hutan 70 persennya merupakan gambut.
“Inilah yang akan kita perjuangkan di wadah JMGR. Dan saya berharap pengurus yang sudah dipercaya nantinya dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” tutup Sapri.
Dalam sambutan Gubernur Riau (Gubri) Drs. Syamsuar M.Si menyampaikan pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung kebijakan restorasi gambut nasional yang merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap masyarakat global dalam pengendalian perubahan iklim yang diantaranya dipicu emisi karbon sektor hutan dan lahan.
“Dukungan dalam melindungi hutan gambut yang kaya akan karbon dan sumber kehidupan bagi masyarakat ini juga telah sampaikan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo, maka demikian tata kelolanya diarahkan pada pencegahan karhutla, kekeringan, banjir, dan meningkatkan tutupan hutan serta produktifitas lahannya,” jelas Gubri.
Ia sebutkan juga, pemerintah Provinsi Riau akan memberikan perhatian besar terhadap tata kelola ekosistem gambut, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan Riau hijau dapat terwujud.
“Terimakasih kepada semua pihak khususnya JMGR yang telah berkontribusi dalam pengelolaan ekosistem gambut. Kita ketahui pencapaian restorasi gambut di tahun 2022 lalu telah dibangun 2.077 sekat kanal, 1.125 sumur bor, 302 hektar penanaman kembali, dan terdapat 257 kelompok penerima revitalisasi ekonomi,” jelas Gubri.
“Ekosistem gambut perlu dibina dan ditingkatkan, kami berharap JMGR dapat berkordinasi terus dengan Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah atau TRGMD provinsi Riau. Dengan demikian, komitmen dan target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik,” tutup mantan Bupati Siak. *(mrz)
