Pekanbaru, pilarbangsa.com – Sebagai tindak lanjut percepatan rehabilitasi mangrove pada tahun 2022 lalu, kelompok kerja rehabilitasi mangrove wilayah Sumatera melakukan pertemuan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 23 Agustus 2023 tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kembali rehabilitasi mangrove di tahun pertama ini, yang diikuti oleh beberapa peserta undangan yaitu :
– Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebanyak 11 orang;
– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 orang;
– Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 6 orang;
– Unsur Desa sebanyak 33 orang;
– Kelompok masyarakat sebanyak 38 orang;
– Koordinator lapangan dan pendamping desa sebanyak 11 orang; dan
– Instansi lainnya sebagai pembicara sebanyak 2 orang.
Kepala Sub Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Sumatera Utara dan Riau BRGM, Dani Arief Wahyudi, S.Hut, M.AP, M.Agr mengatakan kegiatan ini pada intinya melakukan evaluasi pekerjaan pemeliharaan mangrove pada periode pertama di tahun 2023 dan penandatanganan kontrak swakelola antara Pejabat pembuat komitmen dengan kelompok masyarakat pelaksana Percepatan Rehabilitasi Mangrove
Ia menjelaskan pada tahun 2022 lalu, rehabilitasi mangrove memiliki skema reguler hanya meliputi pemeliharaan, yang mana untuk Provinsi Riau seluas 847 hektar.
“Diakhir tahun bulan Desember 2022 lalu kelompok masyarakat telah berhasil menanam mangrove tercapai 100 persen. Maka di tahun ini kita nilai dan mengevaluasi pertumbuhan mangrove tersebut,” ujar Dani
Dani menyebutkan, dari 847 hektar ditanam mangrove hanya 517 hektar yang bisa terpelihara. Dan menurutnya ini akan dievaluasi kembali tingkat keberhasilannya.
Sedangkan untuk pemeliharaan mangrove, Dani jelaskan di tahun 2023 ini akan ada peningkatan pemeliharaan sebanyak 20 persen, dari 1000 bibit bertambah 2000 bibit.
“Peningkatan ini bertujuan untuk menggantikan bibit mangrove yang telah rusak, karena kita akui untuk penanaman mangrove memiliki tingkat kesusahan, tidak sama dengan menanam bibit pohon di daratan,” jelas Dani seraya mengatakan pertumbuhan mangrove tergantung juga dengan jaminan air pasang dan surut dengan kondisi lumpur yang baik.
“Terakhir kami berharap kepada para peserta untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan perlu diingatkan bahwa rehabilitasi mangrove tidak hanya pada lingkungannya, namun tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan ini semua dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kadis LHK Provinsi Riau melalui Kabid Pengelolaan DAS Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial Febrian Swanda S.Hut menyampaikan apresiasinya terkait kegiatan yang ditaja oleh Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Sumatera Utara dan Riau BRGM.
“Alhamdulillah kami pemerintah Provinsi Riau menyambut baik kegiatan penandatanganan kontrak swakelola antara PPK BRGM dengan kelompok masyarakat pelaksana Percepatan Rehabilitasi Mangrove di tiga kabupaten yakni Pelalawan, Inhil dan Bengkalis. Dengan harapan kegiatan ini bisa mengembalikan fungsi mangrove yang rusak dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar pria yang akrab dipanggil dengan Swanda ini.
“Maka kami sangat mendukung sekali kegiatan ini, karena dengan keterbatasan anggaran kami pihak BRGM telah peduli terhadap kondisi mangrove di Riau. Untuk juga konsep kegiatan ini berbasis pemberdayaan masyarakat, karena mereka pun akan menerima income dari kegiatan ini,” tutup Swanda. *(mrz)