Ia menyampaikan, perbaikan tata kelola pemerintahan harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pemerintahan bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari bagaimana tata kelola dijalankan, transparansi, ketepatan sasaran belanja, dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap Andra Soni.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten Andra Soni bersama para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Provinsi Banten dan Jawa Barat menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mencegah tindak pidana korupsi.
Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi merupakan komitmen bersama yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penguatan tata kelola pemerintahan ini menjadi komitmen bersama. Kami ingin memastikan setiap program dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh perangkat daerah juga harus bekerja sesuai aturan dan terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Dewi.
Ia berharap, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pandeglang semakin baik dan berintegritas. Selain itu, setiap program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan