Pemkot Bandung Akselerasi Pendataan Perlinsos dan IKD

Bandung,Pilarbangsa.com  – Pemerintah Kota Bandung tengah mengakselerasi capaian pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Untuk itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain meminta seluruh perangkat daerah, aparatur kewilayahan, agen pelayanan sosial untuk mempercepat proses pendataan.

Iskandar menyatakan, akurasi data menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Data yang tidak valid berpotensi menyebabkan bantuan diterima oleh masyarakat yang tidak sesuai kriteria, sementara warga yang sebenarnya berhak justru belum mendapat bantuan.

Berdasarkan data per 19 Oktober 2026, dari total sekitar 870.000 kepala keluarga di Kota Bandung, pendataan baru mencapai sekitar 57.900 kepala keluarga. Sedangkan target yang harus dicapai berada di kisaran 435.000 kepala keluarga atau sekitar setengah dari total kepala keluarga di Kota Bandung.

Selain pendataan Perlinsos, Iskandar juga menyoroti capaian IKD. Dari 4.535 agen penyuluh yang tersedia, sebanyak 2.430 agen atau sekitar 53 persen telah aktif. Sedangkan capaian IKD saat ini baru mencapai sekitar 208.000.

Menurutnya, Perlinsos dan IKD merupakan dua program yang perlu berjalan secara beriringan karena memiliki keterkaitan dalam mendukung akurasi dan pemanfaatan data masyarakat.

“Jadi ada dua hal yang memang harus kita penuhi. Pertama terkait IKD. Ini adalah dua program yang memang harus menjadi satu bagian,” kata Iskandar saat acara Evaluasi Capaian Perlinsos dan IKD di Taman Film, Jalan Layang Pasupati, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Selasa, 20 Oktober 2026.

Menurutnya, peran agen sangat penting untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah semakin akurat dan dapat menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan secara tepat sasaran.

“Tanpa bantuan dari para agen ini, kita tidak akan mencapai target untuk pendataan. Dengan sistem pendataan ini, kita bisa memberikan beberapa program dan bantuan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Target Harus Diikuti Langkah Kerja

Iskandar meminta para agen dan seluruh unsur kewilayahan mengoptimalkan upaya pencapaian target hingga akhir Desember 2026. Evaluasi yang dilakukan tidak boleh berhenti pada melihat angka capaian, tetapi harus menjadi dasar untuk memperbaiki strategi, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan setiap target memiliki langkah kerja yang jelas.

“Evaluasi hari ini tidak boleh berhenti pada pencapaian data saja, tetapi harus menjadi dasar memperbaiki strategi, mengatasi hambatan, dan memastikan semua target diikuti langkah kerja yang jelas,” tuturnya.