“Ditambah dengan perkembangan digital dan inovasi melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ekosistem startup, Sumut memiliki fondasi kuat untuk menjadi provinsi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi,” katanya.
Karena itu, Surya meminta pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026, maupun APBD 2027 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sejumlah prioritas pembangunan yang perlu diperkuat, menurutnya, antara lain peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan sosial, serta penanganan cepat wilayah yang terdampak bencana.
Surya juga mengapresiasi peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat di seluruh daerah, menurutnya, harus menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama periode 2025-2026.
Ia menyebut evaluasi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif. Capaian yang telah diraih perlu diapresiasi, sementara berbagai kekurangan, hambatan, dan persoalan yang masih terjadi juga harus diidentifikasi untuk diperbaiki.
“Memasuki tahun kerja 2027, kita harus membangun perencanaan kerja DPRD yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil,” kata Erni.
Ia berharap Rapat Kerja DPRD Sumut Tahun 2026 dapat menghasilkan rencana kerja yang realistis, terukur, responsif, dan berorientasi pada hasil sehingga menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Muhammad Ali Sipahutar, dalam laporan pelaksanaan rapat kerja, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah terkait kondisi serta arah pembangunan Sumut.
Kegiatan diikuti pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, Sekretariat DPRD beserta jajaran, staf dan tenaga ahli DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.(Mp)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan