Palembang- Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa terus mengakselerasi penataan dan legalisasi aset daerah melalui koordinasi intensif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (30/3/2026) di rumah dinas wali kota.
Langkah ini menjadi kunci untuk mempercepat realisasi sejumlah proyek strategis yang ditargetkan mulai berjalan pada April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu krusial yang dibahas adalah pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Udara (Lanud) yang direncanakan untuk pembangunan fasilitas publik.
Pemkot berupaya mengoptimalkan aset tersebut melalui skema kerja sama yang legal dan berkelanjutan.
Ratu Dewa menjelaskan, proyek prioritas yang akan dikembangkan di atas lahan tersebut adalah Sekolah Rakyat terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Namun, hingga saat ini proyek tersebut masih terkendala pada aspek administrasi, khususnya sertifikasi lahan.
“Kami mendorong percepatan proses sertifikasi aset milik Danlanud. Pembangunan Sekolah Rakyat ini sangat penting, tetapi terkendala administrasi. Karena itu, kami menggandeng BPN agar prosesnya bisa dipercepat,” ujar Ratu Dewa, didampingi Wawako Prima Salam.
Selain sektor pendidikan, Pemkot juga merancang pengembangan Mini Zoo sebagai ruang edukasi dan rekreasi masyarakat.
Lokasinya direncanakan memanfaatkan lahan yang sama, dengan skema kerja sama yang masih dalam pembahasan, baik melalui hibah maupun pinjam pakai.
Tak hanya itu, penataan kawasan objek wisata dan cagar budaya (heritage) turut menjadi perhatian.
Ratu Dewa menekankan pentingnya validasi dan sinkronisasi data pertanahan guna menghindari potensi tumpang tindih sertifikat, khususnya pada bangunan yang telah berstatus cagar budaya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan