“Tahun ini kita akan melakukan pemeliharaan dari aspek konstruksi, jadi belum ke aspek estetika. Karena hasil asesmen ternyata ada beberapa konstruksi yang perlu dilakukan perbaikan,” jelas Ferlian.
Ia menuturkan, adanya perbaikan konstruksi bukan berarti JPO tersebut berada dalam kondisi membahayakan. “Bukan berarti JPO tersebut sudah tidak layak atau berbahaya, tidak. Jadi hasil penilaian ada beberapa yang memang perlu dilakukan perbaikan,” katanya.
Selain JPO, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga melakukan koordinasi terkait palang pintu perlintasan kereta api.
“Mulai tahun ini kita sedang berkoordinasi dengan Balai Teknik Kereta Api. Ada tiga pintu perlintasan yang oleh Balai Teknik Kereta Api itu sudah dibangunkan dan sementara akan dipinjam pakai kepada kita,” ujar Ferlian.
Dalam pemeliharaan halte, Dishub Kota Bandung juga menghadapi persoalan vandalisme dan pemasangan stiker tanpa izin.
“Setiap kegiatan pemeliharaan yang teman-teman lakukan di lapangan itu selalu, paling banyak itu vandalisme,” ujarnya. “Vandalisme ini sangat mengganggu sekali dari sisi estetika. Pemasangan stiker juga membutuhkan kesadaran semuanya,” lanjut Ferlian.
Ferlian menyebut pengawasan melalui CCTV turut membantu mengidentifikasi aksi vandalisme di sejumlah halte. “Kami sudah dapat beberapa video CCTV. Bahkan pernah kami posting waktu itu ada yang melakukan vandalisme di Halte Merdeka,” katanya.
Ia juga menjelaskan, pihaknya berupaya mengisi ruang-ruang informasi yang kosong di halte agar tidak dimanfaatkan untuk melakukan vandalisme.
Sementara itu, dalam menentukan lokasi halte, Dishub Kota Bandung mempertimbangkan pola pergerakan masyarakat. “Kami melihat di mana pusat kegiatan, di sana pasti ada pergerakan yang cukup tinggi. Kami akan survei titik mana kira-kira yang memang dibutuhkan untuk dibangun halte,” jelas Ferlian.
Ia menambahkan, pola tersebut mencakup kawasan permukiman, perkantoran, sekolah, dan pusat aktivitas masyarakat lainnya.
Ke depan, penataan sarana dan prasarana transportasi di Kota Bandung tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak dan kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.
“Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki juga,” ujar Ferlian. Upaya pemeliharaan, pembangunan, pengawasan, serta kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menghadirkan sarana transportasi yang lebih tertata dan mendukung mobilitas warga Kota Bandung.(Fi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan