Bandung,Pilarbangsa.com – Dalam siaran bersama Radio Sonata dan Radio PRFM tersebut, hadir Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hady. Ia menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari penataan halte, pembangunan dan pemeliharaan JPO, hingga pengelolaan fasilitas pendukung transportasi lainnya.

Ferlian mengatakan, sejumlah halte di Kota Bandung juga telah dimanfaatkan untuk mendukung layanan transportasi seperti Metro Jabar Trans.

“Ada beberapa titik halte yang digunakan oleh Metro Jabar Trans, contohnya yang di Jalan Merdeka, Jalan Muhammad Toha, Pasar Bunga, dan Hotel California,” ujarnya.

Terkait JPO, Ferlian menyebut kebutuhan fasilitas penyeberangan tersebut masih cukup tinggi, terutama di sejumlah ruas jalan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup padat.

“Dari 21 yang ada memang dikatakan masih kurang. Belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melakukan kajian untuk melihat kebutuhan JPO.

“Kami sebetulnya sudah membuat kajian kebutuhan JPO tahun 2024. Namun di Jalan Soekarno-Hatta ini ada beberapa titik yang memang sangat dibutuhkan,” kata Ferlian.

Menurut Ferlian, salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan JPO adalah pembiayaan, terlebih beberapa titik prioritas berada di ruas jalan nasional.

“Kebutuhan JPO-JPO ini prioritas semua ada di jalan nasional. Ini juga menjadi tantangan bagi kami,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung berupaya membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. “Kami coba untuk melakukan inovasi dengan mengajak pihak sektor-sektor swasta untuk berperan serta membangun infrastrukturnya. Alhamdulillah ada beberapa pihak dan usaha yang memang berminat juga untuk membangun JPO,” tutur Ferlian.

Salah satu pembangunan JPO yang telah direalisasikan adalah JPO Peta. Ferlian menjelaskan, pembangunan tersebut dilakukan setelah melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga  Integrasi Layanan Hukum Harus Berujung pada Solusi Nyata bagi Masyarakat

“Masyarakat sudah meminta dari tahun 2020. Baru bisa kami realisasikan di 2025,” ujarnya.

Tidak hanya membangun fasilitas baru, pemeliharaan JPO yang telah tersedia juga menjadi perhatian.