“Rencana belanja pada Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026,” ujar Amsakar.
Dari struktur belanja, Belanja Operasi meningkat dari Rp3,438 triliun menjadi Rp3,591 triliun, atau naik 4,45 persen. Kenaikan antara lain untuk menyesuaikan kebutuhan operasional perangkat daerah serta iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan Bukan Pekerja Kelas 3.
Sementara Belanja Modal meningkat cukup besar, dari Rp842,53 miliar menjadi Rp905,55 miliar, atau naik 7,48 persen. Tambahan belanja modal tersebut diarahkan antara lain untuk sarana pendidikan, bus sekolah, sarana kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, penanganan sampah, utilitas perumahan dan pembangunan marka jalan.
Di sisi lain, Belanja Tidak Terduga justru turun dari Rp19,24 miliar menjadi Rp11,33 miliar, atau berkurang 41,13 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya pengalihan anggaran ke sejumlah program dan kegiatan prioritas lainnya.
Penerimaan Pembiayaan Melonjak 135,91 Persen
Perubahan signifikan juga terjadi pada sisi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp115,5 miliar, dalam rancangan perubahan meningkat menjadi Rp272,48 miliar. Artinya, terdapat peningkatan sekitar Rp156,98 miliar, atau melonjak 135,91 persen. Amsakar menyebut peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja, SiLPA BLUD, serta Sisa Dana BOS.
Ekonomi Batam Diproyeksikan Tumbuh 6,4–7,4 Persen
Selain struktur APBD, Wali Kota juga memaparkan asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA/PPAS 2026. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam diproyeksikan berada pada kisaran 6,4 persen hingga 7,4 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4 persen.
Pertumbuhan tersebut diharapkan ditopang investasi, pembangunan infrastruktur, industri pengolahan, sektor konstruksi dan perdagangan, serta aktivitas pariwisata yang berdampak terhadap sektor perhotelan, restoran dan transportasi.
Batam juga disebut memiliki dukungan dari pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic.
Untuk inflasi, Pemko Batam memproyeksikan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sejalan dengan sasaran inflasi nasional. Sementara konsumsi riil per kapita 2026 diperkirakan berada pada rentang Rp20,24 juta hingga Rp20,64 juta, meningkat dibandingkan 2025 yang berada di angka Rp19,94 juta.
Usai menyampaikan pidato berkenaan, Wali Kota juga menyerahkan dokumen berkenaan langsung kepada pimpinan DPRD.
Bangar DPRD Segera Bahas Rancangan Perubahan KUA/PPAS
Dengan disampaikannya penjelasan Wali Kota tersebut, Kamaluddin mengatakan Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Batam. Sejumlah angka yang diajukan pemerintah akan menjadi bagian penting dalam pembahasan, terutama perubahan target pendapatan menjadi Rp4,255 triliun, belanja Rp4,508 triliun, serta penerimaan pembiayaan Rp272,48 miliar.
“Selanjutnya, Perubahan KUA/PPAS ini akan dibahas bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemko Batam,” ungkap Kamaluddin sembari menutup rapat berkenaan. Beliau juga secara langsung atas nama DPRD dan Sekretariat DPRD mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 kepada Wali Kota Amasakar diiringi doa dan pantun.(Op)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan