Jakarta, pilarbangsa.com – Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melaporkan realisasi redistribusi tanah dalam program Reforma Agraria telah mencapai 3,9 juta hektare (ha) per Oktober 2023.
Hadi menjelaskan redistribusi tanah yang ditargetkan sejumlah 4,5 juta ha tersebut terdiri dari pelepasan kawasan hutan dan ex Hak Guna Usaha (HGU) atau tanah terlantar.
“Untuk realisasi dilapangan, ex HGU sudah hampir 1,3 juta ha, kemudian untuk pelepasan kawasan hutan sendiri sudah mencapai 2,6 juta ha,” katanya usai Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Hotel Sheraton Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Sementara dari target 4,1 juta ha tanah pelepasan kawasan hutan, baru 8,7% yang dapat disertifikasi atau sudah clean and clear.
Untuk mengejar target tersebut, Hadi menuturkan akan membentuk satuan tugas (Satgas) dalam percepatan sertifikasi.
“Yang lain akan kami bentuk satgas untuk bisa kita selesaikan clean and clear agar bisa masuk kepada sertifikasi tanah,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari dari RPJMN 2020-2024, Reforma Agraria memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.
Tercatat hingga bulan Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektar dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektar.
Berangkat dari hal tersebut, memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Reforma Agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02% pada 2022,” katanya. (*)