Info, pilarbangsa.com Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2022 yang memuat pencapaian tahun kedua implementasi Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB atau United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF).
Laporan tersebut mengisyaratkan ketangguhan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan di 2022.
Tahun 2022 dianggap tahun yang sulit bagi negara di seluruh dunia. Tak hanya berhasil pulih dari pandemi Covid-19, Indonesia juga berhasil meraih sejumlah capaian yang ditetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
“Kita harus memastikan bahwa kerja sama PBB dengan Indonesia terus mengembangkan kebijakan dan inisiatif yang responsif dan tangguh dalam menghadapi dampak krisis global,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, pada Rabu,18 Oktober 2023.
Secara luas, laporan tersebut menggambarkan kerja sama PBB dan Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs di 2022 dalam empat bidang strategis UNSDCF. Berikut rinciannya :
1. Pembangunan Manusia yang Inklusif
Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik mencatat pengiriman 550 juta dosis vaksinasi, mencakup 434 juta dosis vaksinasi Covid-19 dan lebih dari 116 juta dosis vaksin rutin ke seluruh Indonesia.
Sekitar 4,2 juta anak balita menerima dosis ketiga vaksin DPT-HB-Hib (cakupan 96,1 persen), lebih dari 3,7 juta anak menerima Vaksin Polio Inaktif (87,5 persen), dan 4,1 juta anak menerima Vaksin Polio Oral (95,3 persen).
Selain vaksin, jangkauan obat Profilaksis Pra Pajanan (PrEP) yang membantu individu berisiko menghindari penularan HIV telah diperluaskan dari 12 menjadi 21 kota dan kabupaten.
Indonesia juga telah berhasil melaksanakan pelatihan terkait deteksi dini dan rujukan untuk kasus child wasting kepada 5.350 tenaga kesehatan dan 6.464 pengasuh.
Laporan ini juga mencerminkan usaha untuk mencapai kesetaraan gender dengan memperbaiki kondisi perempuan dan anak perempuan, terutama melalui pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang mendapat dukungan dari badan PBB untuk pencapaian Pemerintah Indonesia.
2. Transformasi Ekonomi
Pemerintah Indonesia, dengan dukungan badan PBB, telah memberikan pelatihan budidaya ikan kepada 5.000 individu, telah mengintegrasikan langkah-langkah evakuasi hewan ternak dalam usaha penanggulangan bencana, dan telah memberikan 10.000 dosis vaksinasi untuk penyakit mulut dan kuku.
Dalam konteks kesetaraan gender, 33 perusahaan baru kini telah mengadopsi Prinsip Pemberdayaan Perempuan yang dirancang oleh PBB.
Selain itu, lebih dari 200 pabrik di sektor garmen telah menerima bantuan untuk meningkatkan kondisi kerja dan daya saing, yang memberikan manfaat bagi hampir 400.000 pekerja, dengan sekitar 80 persen di antaranya adalah perempuan.
Kerja sama juga telah dilakukan dengan pelaku industri untuk meningkatkan kondisi kerja perempuan dan untuk mengurangi kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, yang saat ini mencapai 23 persen.
3. Pembangunan Hijau
Dalam konteks Perubahan Iklim dan Bencana Alam, Indonesia, dengan dukungan dari badan PBB, telah menerbitkan 11 penelitian yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Selain itu, Indonesia telah merancang rencana mitigasi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di sektor kelautan, memperluas wilayah penggunaan lahan alternatif untuk mencegah deforestasi sebesar 92.580 hektare, yang diestimasi akan menghasilkan emisi setara CO2 sebanyak 33,58 metrik ton.
Selain itu, sebanyak 217.317 penambang emas skala kecil telah menerima pelatihan untuk mengurangi risiko merkuri dalam praktik pertambangan mereka.
4. Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs
Indonesia mengembangkan peta jalan baru untuk air minum yang dikelola secara aman, mengumpulkan pendanaan US$ 1,7 miliar dari pasar domestik dan global untuk membiayai upaya pencapaian target TPB/SDGs dan berkontribusi terhadap kebutuhan pembangunan lainnya, hingga mencatatkan 40 penjara di seluruh negeri menerima manfaat dari peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Penjara.
Menurut Valerie Julliand, Koordinator Residen PBB di Indonesia, mengatakan bahwa laporan ini merupakan bukti konkret kerja sama PBB dengan Pemerintah Indonesia dalam memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Laporan Hasil Tahun 2022 menggambarkan komitmen PBB dan Pemerintah Indonesia dalam menggerakkan upaya-upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19, mencapai SDGs, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membantu mereka yang tertinggal,” kata Julliand dalam forum tahunan Bappenas-PBB yang menjadi platform utama dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan lembaga PBB sejak 2014. (*)
