“Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Patriot Single Window yang terintegrasi dengan layanan PPID, kami ingin menghadirkan akses informasi publik yang lebih mudah, sederhana, transparan, dan tidak terfragmentasi. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan yang semakin praktis dan terhubung,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Ia menambahkan, pengembangan layanan digital tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi serta merasakan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
“Bagi Pemerintah Kota Bekasi, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat. Karena itu, inovasi digital harus terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi dalam presentasi dan wawancara Monev ini menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Evaluasi tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penguatan integrasi PSW dan website PPID, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat terus membangun ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang semakin terkoordinasi. Upaya ini sejalan dengan semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.(Fi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan