Bandung, Pilarbangsa.com   – Jejaring Nahdlatul Ulama (NU) yang menjangkau hingga tingkat masjid dan lingkungan RW merupakan potensi besar untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kota Bandung terus mendorong penguatan sinergi dengan NU agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, sesuai kebutuhan warga dan karakteristik wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II PCNU Kota Bandung di Aula Kantor PCNU Kota Bandung, Minggu, 25 Oktober 2026.

Farhan mengatakan, kemitraan antara pemerintah dan ulama merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan nilai, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi dengan para ulama perlu dibangun sejak awal perumusan kebijakan, sehingga masukan dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

“Kerja sama atau kemitraan ini bersifat sangat strategis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus mendapatkan validasi dari ulama,” ujar Farhan.

Ia menegaskan, komunikasi antara pemerintah dan ulama tidak cukup hanya berlangsung dalam forum formal, tetapi perlu dibangun secara terbuka dan berkelanjutan. Dengan demikian, potensi persoalan dapat diidentifikasi lebih dini dan dicarikan jalan keluarnya bersama.

“Kalau dianggap berpotensi melanggar sebuah prinsip atau mungkin melanggar sebuah hukum tertentu, maka dari awal sudah ada peringatan. Dan yang saya suka adalah tidak hanya peringatan, tapi kita sama-sama cari solusi,” katanya.

Perkuat Peran NU dalam Pemberdayaan Masyarakat