Selain itu, sejumlah kegiatan konstruksi yang tidak menggunakan APBD juga dilaksanakan melalui kombinasi pembiayaan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) dengan kontribusi pihak ketiga. Kegiatan tersebut meliputi penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, hingga Jalan MA Salmun.
“Termasuk pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Pembiayaannya tidak langsung dari APBD, tetapi dari insentif daerah yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mencari solusi alternatif pembiayaan dari pihak ketiga. Kami kemudian mendapatkan insentif tersebut dan mengalokasikannya untuk pembangunan JPO MA Salmun. Selanjutnya, kami juga akan membangun hanggar dan penataan PKL di sepanjang Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, serta Jalan Nyi Raja Permas,” ungkapnya.
Dedie Rachim menegaskan, Pemkot Bogor akan terus mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan ke depan. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD, berbagai kebutuhan pembangunan di Kota Bogor akan sulit direalisasikan secara optimal.
Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kota Bogor, Irwan M. Nur, berharap Muscab tersebut dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor sekaligus mendorong para anggota menjalankan usaha secara profesional.
Menurutnya, sinergi antara Gapensi, Pemkot Bogor, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu terus diperkuat agar pengusaha dan tenaga kerja lokal dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan daerah.
“Gapensi Kota Bogor berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang kota yang modern dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya,” ujarnya.(Red)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan