DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna, Dengarkan Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

BATAM,Pilarbangsa.com   – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Ranperda tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027, Rabu (7/10/2026). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE. Dari jajaran eksekutif, hadir langsung Wali Kota Batam Amsakar Achmad.

Paripurna turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Batam, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam pengantar rapat, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menjelaskan bahwa paripurna tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya seluruh fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Pemerintah Kota Batam. Menurut Kamaluddin, sesuai mekanisme pembahasan Ranperda APBD, setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai pandangan, masukan, serta catatan yang disampaikan DPRD.

“Sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Perda APBD, setelah pemandangan fraksi-fraksi, maka hari ini kita akan mendengarkan jawaban dan tanggapan Wali Kota Batam atas pemandangan umum berkenaan,” ungkap Kamaluddin.

Selanjutnya, Kamaluddin memberikan kesempatan kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad untuk mengambil tempat di podium guna menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota Batam terhadap seluruh pemandangan umum fraksi.

Dalam pidatonya, Amsakar terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kota Batam atas berbagai pandangan, saran, masukan dan catatan yang disampaikan terhadap Ranperda APBD 2027. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan KUA-PPAS 2027 dan kemampuan keuangan daerah.

Salah satu penekanan Amsakar adalah pentingnya memastikan APBD tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan hasil yang dirasakan masyarakat. “Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Fokus Infrastruktur, Banjir dan Persampahan
Dalam jawaban terhadap berbagai fraksi, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk di wilayah mainland dan hinterland. Prioritas pembangunan, kata beliau, mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah hingga keberlanjutan pemeliharaan.

Untuk 2027, pemerintah telah mengarahkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta infrastruktur dasar dan aksesibilitas. Sementara untuk persoalan banjir dan persampahan, Pemko Batam menyatakan penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan tidak parsial.

“Penanganan banjir diarahkan melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi dan pengendalian sedimentasi serta sampah, perhatian terhadap daerah resapan, sistem pompa, pengendalian kawasan rawan banjir, tata ruang, dan koordinasi lintas kewenangan,” papar Amsakar.

Untuk sektor persampahan, penguatan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, TPS 3R hingga pengelolaan akhir. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R serta pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian
Di sektor pendidikan, Pemko Batam menegaskan pemerataan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu. Sejumlah program yang disiapkan antara lain bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk mahasiswa hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan mebel dan peralatan pendidikan serta peningkatan kompetensi guru.