Kadis Kominfotik Riau: Data BPS Jadi Kompas Arah Pembangunan Daerah

PEKANBARU,Pilarbangsa.com   – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Berbagai indikator yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, mulai dari inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), ekspor-impor hingga pariwisata, dinilai menggambarkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, dalam kegiatan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Kamis (1/10/2026).

Supriyadi mengatakan, angka statistik tidak semata-mata menjadi data administratif, tetapi dapat digunakan untuk membaca kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus menentukan langkah pemerintah ke depan.

“Hari ini kita kembali mendapatkan gambaran mengenai kondisi Riau melalui berbagai indikator statistik yang dirilis BPS. Inflasi, Nilai Tukar Petani, ekspor-impor, dan pariwisata bukan sekadar angka,” kata Supriyadi.

Menurutnya, setiap indikator memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi masyarakat. Inflasi, misalnya, berkaitan dengan daya beli. Sementara NTP dapat menjadi salah satu gambaran mengenai tingkat kesejahteraan petani.

“Di baliknya terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Di balik inflasi ada daya beli masyarakat. Di balik NTP ada kesejahteraan petani. Di balik ekspor dan impor ada aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan daya saing,” ujarnya.

Begitu pula dengan sektor pariwisata. Supriyadi menyebut perkembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi, aktivitas usaha, tenaga kerja serta potensi budaya dan alam yang dimiliki Riau.

Karena itu, ia mengapresiasi BPS Provinsi Riau yang dinilai terus menjaga kualitas statistik sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah.

“Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data bukan hanya untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan,” katanya.

Supriyadi kemudian menyoroti pengendalian inflasi sebagai salah satu perhatian penting pemerintah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inflasi Riau pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Menurut dia, dinamika inflasi tidak terlepas dari sejumlah faktor, antara lain pasokan, distribusi dan kondisi musiman. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor.

“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, TPID, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga,” jelasnya.

Selain inflasi, kesejahteraan petani juga menjadi perhatian. Sebagai daerah yang memiliki basis pertanian dan perkebunan cukup kuat, Supriyadi menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan produksi.

Menurutnya, perlu dilihat pula sejauh mana peningkatan produksi tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Dalam konteks itu, data NTP menjadi salah satu instrumen untuk melihat kondisi petani sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan.

“Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah bagi petani,” katanya.