SEMARANG, 
Hal itu disampaikan Luthfi, saat melantik dan mengambil sumpah/janji 22 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemprov Jateng, di Grhadhika Bhakti Praja Semarang, Senin (21/9/2026).
Luthfi menjelaskan, pelantikan ini antara lain dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, karena pejabat sebelumnya telah pensiun maupun tidak lagi menduduki posisi tersebut.
Proses pengisiannya, kata Luthfi, telah menggunakan mekanisme manajemen talenta. Tahapannya antara lain meliputi asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi. Proses-proses itu dilakukan secara transparan. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada ruang untuk melakukan praktik penitipan jabatan.
“Tidak ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dalam pengisian jabatannya melalui jasa titip-titip. Semuanya harus sesuai dengan manajemen talenta,” tegasnya.
Selain itu, proses pelantikan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui mekanisme manajemen talenta sesuai ketentuan yang berlaku.
Luthfi mengatakan, masih ada sejumlah jabatan lain yang belum terisi. Proses pengisiannya akan dilanjutkan melalui tahapan di Pemprov Jateng, sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Luthfi berpesan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) terikatnya norma, etika, dan hukum. Oleh karena itu, setiap jabatan harus dipandang sebagai amanah yang dibuktikan melalui profesionalisme dan kinerja.
“Apa pun jabatannya itu amanah. Kalau tidak amanah, maka tidak akan berkah baik diri sendiri maupun keluarga,” ujarnya.
Selain tekanan profesionalisme, Luthfi meminta pejabat yang dilantik mempertahankan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah.
“ASN ibarat suatu gerbong pemerintah. Gerbong pemerintah ini menuju pada suatu tujuan yang telah direncanakan. Tahap demi tahap pembangunan terus berjalan dan berkelanjutan,” kata gubernur.
Sebagai informasi, sebanyak enam pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik dalam kesempatan tersebut. Yakni, Uswatun Hasanah (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Endro Hudiyono (Inspektur Provinsi Jawa Tengah).
Berikutnya Ary Widiyantoro (Kepala Badan Kepegawaian Daerah), Andi Suryanto (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah), Linda Widiastuti Ariningrum (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), serta Joko Mulyono (Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa). Selain itu, juga dilantik empat pejabat administrator, dua pejabat pengawas, serta 10 pejabat fungsional.(Ft)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan