UMBULHARJO,Pilarbangsa.com  – Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat transformasi digital sebagai fondasi peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta menarik perhatian para peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) khususnya peserta dari Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia (LAN-RI) untuk mempelajari praktik baik implementasi digitalisasi pemerintahan dan pengelolaan lingkungan.
Kunjungan tersebut telah berlangsung di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Rabu  (5/8) dengan tema “Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan Publik Berwawasan Lingkungan”. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo secara langsung menyambut hangat para peserta LAN-RI.

Pihaknya mengatakan, transformasi pemerintahan tidak cukup hanya menghadirkan inovasi baru, tetapi harus mampu mengubah pola pikir (mindset) birokrasi agar menghasilkan perubahan yang lebih mendasar.

“Kalau ada proyek perubahan, jangan hanya sebatas inovasi, tetapi kalau bisa bersifat lebih reformatif. Revolusi itu tidak selalu berarti keras, tetapi perubahan cara berpikir. Yang paling penting adalah mengubah mindset,” ujarnya.

Menurut Hasto, perubahan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi. Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan konsep pengelolaan data terpusat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai wali data.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sumber data yang dihimpun dalam satu sistem, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk dashboard sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

“Harapannya informasi yang muncul di dashboard sudah merupakan data yang telah diolah dan tervalidasi. Konsep ini sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia sehingga seluruh sistem nantinya saling terhubung melalui interoperabilitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan akhir transformasi digital adalah menghadirkan pelayanan publik melalui satu portal terpadu (one single website) sehingga masyarakat cukup mengakses satu pintu untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah.

Selain digitalisasi, Hasto juga memaparkan keberhasilan Kota Yogyakarta dalam mentransformasi pengelolaan sampah melalui pendekatan rekonstruksi sosial yang menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat.

Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi di hilir, tetapi harus dimulai dari perubahan budaya masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah.

“Yang kami tangani bukan hanya hilirnya, tetapi hulunya, yaitu perilaku masyarakat. Prinsip kami adalah rekonstruksi sosial. Alhamdulillah sekarang dari 45 depo sampah tinggal 12 depo yang hanya difungsikan sebagai meeting point antara porter dan armada Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

Sementara itu, Widyaiswara Ahli Utama LAN-RI, Sinta Dame Simanjuntak mengungkapkan, apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam berbagi pengalaman mengenai transformasi digital dan pengelolaan lingkungan.

“Kami berharap dapat memahami tidak hanya capaian yang telah diraih, tetapi juga proses, tantangan, dan strategi yang dilakukan sehingga praktik-praktik baik tersebut dapat menjadi inspirasi bagi organisasi kami masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan Kota Yogyakarta tidak hanya terlihat dari pemanfaatan teknologi, tetapi juga dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.