“Tahun ini kami sudah membangun sistemnya. Nantinya sistem tersebut dipasang di berbagai layanan digital Kota Bandung dalam bentuk single question rating. Konsepnya sederhana seperti memberikan rating pada layanan ojek online. Yang ingin kami gali justru bukan layanan yang sudah bagus, tetapi bagian mana yang masih menjadi kendala bagi masyarakat. Dari situ kami bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki,” paparnya.
Sistem tersebut akan diterapkan pada berbagai layanan digital, mulai dari layanan administrasi kependudukan, perizinan, ketenagakerjaan, hingga layanan publik lainnya. Seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Lebih lanjut, Ganjar menyatakan, transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada kecanggihan teknologi atau banyaknya aplikasi yang dibuat.
“Kadang kita juga terbawa tren ingin membuat aplikasi yang canggih, tetapi pada akhirnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu pendekatan yang kami gunakan berangkat dari user journey atau pengalaman pengguna. Kami ingin mengetahui layanan digital seperti apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, paradigma transformasi digital kini telah bergeser dari sekadar membangun aplikasi menjadi menghadirkan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat (service-oriented atau service-centric).
“Hal yang paling penting bukan sekadar teknologinya canggih, tetapi apakah layanannya mudah digunakan, apakah prosesnya transparan, baik dari sisi waktu maupun biaya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berpikir harus membuka aplikasi apa atau datang ke dinas mana. Mindset yang kami bangun adalah bagaimana pelayanan pemerintah hadir secara proaktif kepada masyarakat,” tutur Ganjar.
Ia mencontohkan, masukan masyarakat melalui Badami telah menghasilkan perubahan nyata pada layanan administrasi kependudukan. Sebelumnya, masyarakat harus mengunduh aplikasi untuk mengurus dokumen kependudukan. Setelah dilakukan evaluasi, Disdukcapil Kota Bandung mengembangkan layanan yang lebih terintegrasi dengan rumah sakit.
“Masukan dari masyarakat benar-benar kami tindak lanjuti. Salah satu contohnya pada layanan administrasi kependudukan yang kini telah terintegrasi dengan rumah sakit. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi harus mendaftar melalui berbagai aplikasi untuk mengurus dokumen kependudukan,” ucapnya.
“Begitu proses persalinan selesai di rumah sakit, akta kelahiran dan Kartu Keluarga dapat langsung diproses. Jadi mindset-nya bagaimana pelayanan pemerintah hadir secara proaktif kepada masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa aspirasi yang disampaikan melalui Badami mampu menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan layanan publik,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan Badami, Diskominfo juga melibatkan mahasiswa melalui program magang. Salah satunya Myiesha Gilda A, mahasiswa Telkom University yang sedang menjalani program internship di Diskominfo Kota Bandung. Ia turut melakukan survei langsung kepada masyarakat pengguna layanan publik.
Saat melakukan survei pada layanan wisata Bandros, Myiesha menemukan, mayoritas pengguna merupakan wisatawan dari luar Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memberikan respons positif terhadap kualitas layanan yang diterima. Salah satunya tentang pengalaman warga dan wisatawan naik Bandros.
“Ternyata sebagian besar memberikan tanggapan positif. Mereka juga mengapresiasi kemudahan pembayaran secara digital menggunakan QRIS, sehingga tidak harus membawa uang tunai. Selain itu, adanya pemandu wisata membuat perjalanan menjadi lebih informatif, terutama bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Bandung,” ujar Myiesha.
Melalui Badami, Pemerintah Kota Bandung berharap budaya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap layanan publik terus tumbuh. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan inovasi digital memberikan manfaat terhadap masyarakat.(Fi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan