Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai terobosan agar masyarakat semakin mudah memiliki hunian.

Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan mendapat perhatian dalam pengembangan hunian vertikal. Pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari implementasi program nasional tersebut.

“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar.

“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” katanya.

Senada dengan itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, siap memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Bandung agar pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah diakses.

Menurut Heru, BP Tapera juga membuka peluang agar skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mendukung pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

“Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Heru menambahkan, kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang.

“Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi,” tuturnya.Fi)