Pemprov Papua Tunggu Arahan Pusat Terkait Kebijakan WFH

Ia menjelaskan kebijakan tersebut berpotensi berdampak luas, tidak hanya pada instansi pemerintah, tetapi juga sektor swasta, TNI-Polri, hingga dunia pendidikan.

“Ini bukan hanya pemerintah, tetapi bisa berimbas ke berbagai sektor termasuk sekolah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya jaringan komunikasi di berbagai wilayah, sebelum kebijakan diterapkan.

Wacana penerapan WFH sebagai bagian dari efisiensi energi sebelumnya disampaikan dalam forum nasional sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada konsumsi energi.

Pemprov Papua memastikan akan mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah. (Rh)