“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan sistem dan infrastruktur, sementara masyarakat dilibatkan sebagai pelaku, bukan sekadar objek layanan. Disini kami belajar bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta memanusiakan masyarakat melalui kebijakan yang penuh empati,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Trihastono, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, tetapi memastikan layanan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang kita kelola sekarang bukan sekadar ada atau tidak adanya layanan, tetapi bagaimana kualitas layanan itu mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Trihastono, masih banyak instansi yang berhenti pada tahap komputerisasi, padahal transformasi digital menuntut integrasi antarsistem sehingga mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
“Inovasi digital bukan hanya menghadirkan ide baru atau aplikasi baru. Yang lebih penting adalah dampaknya. Apakah mampu meningkatkan pelayanan publik, memudahkan masyarakat, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya empati dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun pelayanan publik. “Gunakan rasa dan empati. Ketika merancang sebuah kebijakan, posisikan diri sebagai masyarakat yang menerima layanan. Dari situ kita akan memahami kebutuhan masyarakat secara lebih utuh. Itulah esensi transformasi digital yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Rajwan Taufiq, menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi semakin bermakna ketika mampu mendukung keberlanjutan lingkungan hidup melalui integrasi program lintas perangkat daerah.
Menurutnya, Kota Yogyakarta memiliki empat isu strategis lingkungan hidup, yakni pengelolaan persampahan, kualitas air, kualitas udara, dan ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil pemetaan, persoalan sampah ditetapkan sebagai prioritas utama karena memiliki dampak paling besar terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Permasalahan sampah tidak bisa hanya diselesaikan di hilir. Sebagus apa pun teknologi pengolah sampah yang dimiliki, kalau perilaku masyarakat di hulunya tidak berubah, persoalan tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menggagas gerakan Mas Joss (Masyarakat Jogja Olah Sampah) sebagai gerakan perubahan budaya yang melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media, hingga komunitas.
Rajwan menjelaskan strategi pengelolaan sampah dilakukan melalui empat pendekatan utama, yaitu rekonstruksi sosial untuk mengubah perilaku masyarakat, integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan hingga tingkat wilayah, serta pengembangan ekonomi sirkular agar sampah memiliki nilai ekonomi.
Melalui gerakan tersebut, masyarakat didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik basah dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sampah organik kering diolah menjadi kompos melalui biopori dan komposter, sedangkan sampah anorganik disalurkan ke lebih dari 700 bank sampah yang tersebar di Kota Yogyakarta.
Adapun sampah B3 dan residu ditangani melalui mekanisme khusus oleh pemerintah.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya lingkungan yang bersih, tetapi budaya masyarakat yang sadar bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama,” katanya. (Ms)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan