UMBULHARJO,Pilarbangsa.com – Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat transformasi digital sebagai fondasi peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta menarik perhatian para peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) khususnya peserta dari Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia (LAN-RI) untuk mempelajari praktik baik implementasi digitalisasi pemerintahan dan pengelolaan lingkungan.
Kunjungan tersebut telah berlangsung di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Rabu (5/8) dengan tema “Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan Publik Berwawasan Lingkungan”. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo secara langsung menyambut hangat para peserta LAN-RI.
Pihaknya mengatakan, transformasi pemerintahan tidak cukup hanya menghadirkan inovasi baru, tetapi harus mampu mengubah pola pikir (mindset) birokrasi agar menghasilkan perubahan yang lebih mendasar.
“Kalau ada proyek perubahan, jangan hanya sebatas inovasi, tetapi kalau bisa bersifat lebih reformatif. Revolusi itu tidak selalu berarti keras, tetapi perubahan cara berpikir. Yang paling penting adalah mengubah mindset,” ujarnya.
Menurut Hasto, perubahan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi. Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan konsep pengelolaan data terpusat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai wali data.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sumber data yang dihimpun dalam satu sistem, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk dashboard sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
“Harapannya informasi yang muncul di dashboard sudah merupakan data yang telah diolah dan tervalidasi. Konsep ini sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia sehingga seluruh sistem nantinya saling terhubung melalui interoperabilitas,” jelasnya.
Ia menambahkan, tujuan akhir transformasi digital adalah menghadirkan pelayanan publik melalui satu portal terpadu (one single website) sehingga masyarakat cukup mengakses satu pintu untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah.
Selain digitalisasi, Hasto juga memaparkan keberhasilan Kota Yogyakarta dalam mentransformasi pengelolaan sampah melalui pendekatan rekonstruksi sosial yang menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi di hilir, tetapi harus dimulai dari perubahan budaya masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah.
“Yang kami tangani bukan hanya hilirnya, tetapi hulunya, yaitu perilaku masyarakat. Prinsip kami adalah rekonstruksi sosial. Alhamdulillah sekarang dari 45 depo sampah tinggal 12 depo yang hanya difungsikan sebagai meeting point antara porter dan armada Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.
Sementara itu, Widyaiswara Ahli Utama LAN-RI, Sinta Dame Simanjuntak mengungkapkan, apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam berbagi pengalaman mengenai transformasi digital dan pengelolaan lingkungan.
“Kami berharap dapat memahami tidak hanya capaian yang telah diraih, tetapi juga proses, tantangan, dan strategi yang dilakukan sehingga praktik-praktik baik tersebut dapat menjadi inspirasi bagi organisasi kami masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan Kota Yogyakarta tidak hanya terlihat dari pemanfaatan teknologi, tetapi juga dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan sistem dan infrastruktur, sementara masyarakat dilibatkan sebagai pelaku, bukan sekadar objek layanan. Disini kami belajar bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta memanusiakan masyarakat melalui kebijakan yang penuh empati,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Trihastono, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, tetapi memastikan layanan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang kita kelola sekarang bukan sekadar ada atau tidak adanya layanan, tetapi bagaimana kualitas layanan itu mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Trihastono, masih banyak instansi yang berhenti pada tahap komputerisasi, padahal transformasi digital menuntut integrasi antarsistem sehingga mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
“Inovasi digital bukan hanya menghadirkan ide baru atau aplikasi baru. Yang lebih penting adalah dampaknya. Apakah mampu meningkatkan pelayanan publik, memudahkan masyarakat, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya empati dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun pelayanan publik. “Gunakan rasa dan empati. Ketika merancang sebuah kebijakan, posisikan diri sebagai masyarakat yang menerima layanan. Dari situ kita akan memahami kebutuhan masyarakat secara lebih utuh. Itulah esensi transformasi digital yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Rajwan Taufiq, menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi semakin bermakna ketika mampu mendukung keberlanjutan lingkungan hidup melalui integrasi program lintas perangkat daerah.
Menurutnya, Kota Yogyakarta memiliki empat isu strategis lingkungan hidup, yakni pengelolaan persampahan, kualitas air, kualitas udara, dan ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil pemetaan, persoalan sampah ditetapkan sebagai prioritas utama karena memiliki dampak paling besar terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Permasalahan sampah tidak bisa hanya diselesaikan di hilir. Sebagus apa pun teknologi pengolah sampah yang dimiliki, kalau perilaku masyarakat di hulunya tidak berubah, persoalan tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menggagas gerakan Mas Joss (Masyarakat Jogja Olah Sampah) sebagai gerakan perubahan budaya yang melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media, hingga komunitas.
Rajwan menjelaskan strategi pengelolaan sampah dilakukan melalui empat pendekatan utama, yaitu rekonstruksi sosial untuk mengubah perilaku masyarakat, integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan hingga tingkat wilayah, serta pengembangan ekonomi sirkular agar sampah memiliki nilai ekonomi.
Melalui gerakan tersebut, masyarakat didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik basah dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sampah organik kering diolah menjadi kompos melalui biopori dan komposter, sedangkan sampah anorganik disalurkan ke lebih dari 700 bank sampah yang tersebar di Kota Yogyakarta.
Adapun sampah B3 dan residu ditangani melalui mekanisme khusus oleh pemerintah.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya lingkungan yang bersih, tetapi budaya masyarakat yang sadar bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama,” katanya. (Ms)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan