Info, pilarbangsa.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri alias ULN RI per November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar atau Rp 6.230 triliun (asumsi kurs Rp 15.540 per dolar AS). BI mengklaim posisi utang luar negeri ini tetap terkendali.
Posisi utang luar negeri per November 2023 ini tercatat naik 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).
“Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik,” ujar Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resminya pada Senin, 15 Januari 2024 kemarin.
Selain itu, kata dia, posisi utang luar negeri pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.
Hal ini berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ucap Erwin.
Dia menjelaskan, terjaganya utang luar negeri Indonesia pada November 2023 terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3 persen.
Selain itu, terlihat dari dominasi utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.
Erwin menuturkan, pihaknya dan pemerintah akan memperkuat koordinasi dan memantau perkembangan untuk menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat.
Selain itu, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Utang Luar Negeri Pemerintah
Secara lebih rinci, ULN pemerintah per November 2023 mencapai US$ 192,6 miliar atau sekitar Rp 2.993,9 triliun.
Angka ini tumbuh 6 persen yoy, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3 persen yoy.
“Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional dalam bentuk Sukuk Global, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global,” ujar Erwin.
Dia menuturkan, pemanfaatan utang luar negeri tersebut masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat.
Sehingga, kata dia, mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut di antaranya mencakup sektor: jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,8 persen dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,6 persen; jasa pendidikan sebesar 16,7 persen; konstruksi 14,1 persen; serta jasa keuangan dan asuransi 9,9 persen.
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” ungkap Erwin.
Utang Luar Negeri Swasta
Bank Indonesia juga mencatat utang luar negeri swasta pada November 2023 sebesar US$ 196,2 miliar atau sekitar Rp 3.050 triliun.
Jumlah tersebut turun 3,2 persen yoy, lebih dalam dari kontraksi bulan lalu sebesar 2,3 persen yoy.
“Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),” beber Erwin.
Masing-masing lembaga itu mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen yoy dan 2,5 persen yoy. Angka tersebut lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,4 persen yoy dan 2,3 persen yoy.
“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor: industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta,” ujarnya.
Erwin menyebut, utang luar negeri swasta tetap didominasi oleh pinjaman jangka panjang. Pangsanya mencapai 75,5 persen terhadap total utang luar negeri swasta. (*)