Utang Pemerintah 16 T Dengan Bulog, Buwas : Pengaruhi Kondisi Keuangan Kami

Info, pilarbangsa.com – Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pemerintah perlu segera membayar utang kepada Bulog sebesar Rp 16 triliun.

“Yang belum dibayar pemerintah ini Rp 16 triliun. Pemerintah masih punya utang. Tapi kemarin sudah dibahas oleh presiden dan menteri keuangan, akan dibayarkan. Tahun ini juga akan diselesaikan,” kata Buwas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Buwas menyebut pemerintah saat ini hanya menunggu audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

“Karena uang sudah ada tinggal audit dari BPKP saja, ” ucap Buwas.

Meski demikian, ia tidak dapat memastikan utang tersebut akan dibayarkan pada November atau Desember. Menurutnya, hal ini kewenangan Kementerian Keuangan.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Buwas menyampaikan utang ini perlu segera dibayarkan pemerintah karena utang itu mempengaruhi kondisi keuangan Bulog.

“Karena kalau tidak, ini menyangkut keuangan kami (Bulog, red) dan juga berpengaruh pada upaya kami membeli beras selanjutnya, karena utang kita terlalu besar,” ucap Bulog.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan akan membayar tagihan Bulog sebesar Rp16 triliun.

Namun, Kementerian Keuangan baru akan melakukan pembayaran setelah BPKP melakukan audit.

“Mekanisme kami adalah kami melakukan pembayaran sesudah audit BPKP,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023 lalu.

Sri Mulyani mengklaim, Kementerian Keuangan telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit terhadap Perum Bulog. Hal ini dilakukan agar utang Bulog dapat segera dilunas.

Menurut Menteri Keuangan, BPKP tidak akan menemukan hambatan dalam proses audit Bulog.

“Ini harusnya tidak ada masalah. Bulog dan Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kami bayar,” ujar Sri Mulyani. (*)