Semarang, pilarbangsa.com – Pertunjukan wayang kulit “Kresna Duta” menandai dimulaikan KPU Goes to Campus di Universitas Diponegoro, Semarang, Senin (23/10/2023) kemarin.
Tabuhan gamelan berseling dengan harmonisasi ‘keprak’ dan ketukan ‘cempala’ menjadi latar saat dalang melanggamkan githa, “Dongeng kuno Mahabarata kang wus tedhak ing tanah Jawa, minangka kaca brenggala, dene urip kudu ngudi sampurnaning budi miyak reridu kang ngreribeti”.
Dongeng kuno Mahabharata yang sudah banyak dikenal di tanah Jawa, sebagai cermin (media refleksi) bahwa hidup harus senantiasa berupaya mencari kesempurnaan budi pekerti, menyingkirkan segala penghalang yang mengganggu_red.
Lakon Kresna Duta adalah sebuah awal dari kisah perang besar di Kurusetra antara Pandawa dan Korawa, yang terkenal dengan Perang Baratayuda
Dalam sambutan, Dekan FISIP Undip, Prof. Dr. Hardi Warsono, MT mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu memerlukan peran serta masyarakat luas, tidak terkecuali para mahasiswa dan mahasiswi.
Keterlibatan mereka diperlukan, selain untuk meningkatkan kehadiran dan penggunaan hak memilih (voter turout), juga sebagai bagian dari demokrasi.
“Saya menyambut baik acara ini. Selain sebagai upaya kita untuk menyongsong pelaksanaan pemilu yang makin baik, juga khusus untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro, supaya memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, setepat-tepatnya, hingga meningkatkan literasi pemilu di kalangan mahasiswa. Tidak lain pula, supaya mahasiswa tidak salah pilih dan tidak salah memilih, dan kepada siapa pilihan dijatuhkan,” kata Prof. Hardi.
KPU telah melaksanakan tahapan sejak 14 Juni 2022. Ada aspek strategis yang sudah dihasilkan, yaitu terkait dengan daerah pemilihan, metode pencalonan, metode konversi suara, termasuk pemilih, peserta pemilu.
Sementara partai politik peserta pemilu telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022. Saat ini sedang berproses peserta pemilu perseorangan DPD, yang akan ditetapkan tanggal 3 November 2023.
“Jumlah pemilih di Jawa Tengah 28 juta. 52% pemilih di Jawa Tengah adalah first time voter maupun second time voter, sehingga potensi 52% itu harus diambil peluangnya, supaya tidak ada orang jahat yang duduk di kekuasaan,” Handi mengakhiri sambutan.
Selanjutnya talkshow dipandu oleh Dr. Sos. Fitriah, Dosen Dept. Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Undip. Ada tiga narasumber talkshow.
Pertama, Dr. Nur Hidayat Sardini, Ketua Dept. Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Undip. Dia mengajak mahasiswa menjadi Smart Voter.
Ada delapan prasyarat menjadi Smart Voter :
1. Kesadaran dan visi yang kuat untuk mencapai kemajuan;
2. Otonom – kaum muda harus memiliki pola pikir, pola tindak, dan pola sikap utuh, dari dirinya, melalui pencermatan mandiri oleh keyakinan diri sendiri.
3. Anti kemapanan – berpikiran kritis, kaum muda untuk tak gampang percaya sesuatu yang tak terverifikasi, namun juga tidak gampang untuk antipasti dari gagasan di luar dirinya.
4. Rekam jejak – rekam jejak mutlak sebelum memilih seseorang. Cermati 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dst sebelum seseorang dalam posisinya sekarang.
5. Teknikal – mengecek apakah dirinya terdaftar dalam DPT.
6. Anti politik uang – politik uang sangat merusak kemurnian suara rakyat.
7. Integritas pemilu – karakter utama pemilih cerdas adalah ikut menciptakan Pemilu berintegritas.
“Dan, kedelapan, kicking the rascal out – salah satu fungsi Pemilu yang jarang dipahami orang adalah bahwa para pemilih ‘dapat menendang para bajingan dari lingkaran elite kekuasaan” melalui pemilu,” kata Nur Hidayat.
Kedua, Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jateng, Akmaliyah.
Di hadapan 200 mahasiswa, Akmal menjelaskan terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, partai politik peserta Pemilu 2024 dan potensi problem tahapan pemilu ke depan.
“Pemilu 2024 punya potensi masalah dalam tahapannya, antara lain kapasitas SDM yang belum merata, sehinga menjadi permasalahan, pada era digitalisasi seperti sekarang ini, penggunaan sistem informasi aplikasi berbasis internet dalam menunjang setiap tahapan pemilu sangat membantu pekerjaan KPU, namun permasalahannya akses jaringan internet yang belum merata. Kemudian keakuratan data pemilih, banyaknya jenis surat suara yang menyulitkan pemilih, dan beban kerja KPPS yang tinggi,” urai Akmal.
Narasumber ketiga, Dosen STIA LAN, Faza Dhora Nailuffar yang menjelaskan, partisipasi tidak berakhir usai pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.
Mahasiswa masih punya berbagai aktivitas untuk menunjukkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu usai ‘coblosan’.
“Penyelenggaraan pemilu ini biayanya besar teman-teman mahasiswa, makanya ‘nggak milih nggak keren’. Teman-teman bisa menjadi sukarelawan yang ikut mengawasi hasil rekapitulasi. Nanti ada banyak LSM yang akan mengajak menjadi sukarelawan,” katanya.
Menurut Dhora ada tiga variabel besar yang menjadi pekerjaan besar KPU, yakni pertama persiapan, penyelenggaraan, dan ketiga evaluasi.
Mahasiswa harus berpartisipasi dalam ketiga proses tersebut. Terakhir Dhora berpesan untuk menggunakan hak pilih tanggal 14 Februari 2024 untuk membangun negeri.
Talkshow disambut antusias peserta dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilontarkan kepada narasumber.
Peserta juga antusias mengikuti lomba upload caption/foto/video dan menautkan ke media sosial KPU RI di akun media sosial masing-masing.
Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis, risang maweh gandrung, sabarang kadulu wukir moyag-mayig saking tyas baliwur ong- bumi berguncang, langit berkilat, terlihat seperti orang yang cinta melihat segala kehormatan dan keindahan dunia, gunung pun berantakan.
Jika dalam pewayangan perebutan kekuasaan ‘berdarah-darah’, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memilih demokrasi melalui pemilu sebagai sarana memilih pemimpin, sehingga ada syarat-syarat dan aturan main yang harus dipenuhi. (*)