Ia juga menambahkan bahwa komunikasi yang dibangun tidak boleh sebatas formalitas, melainkan pola komunikasi yang merangkul semua pihak, baik secara formal maupun informal, demi menciptakan kondusivitas wilayah.
Selanjutnya fokus penilaian kedua berkaitan dengan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), yang disebutnya sebagai representasi nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.
“Negara bukan sekadar hadir di panggung retorika, namun negara harus hadir di loket-loket Dukcapil. Negara hadir ketika seorang petugas loket dengan wajah yang ramah menyampaikan kepada warga yang antri,” tegasnya.
Sementara itu, fokus penilaian ketiga diarahkan pada upaya pengawalan pertumbuhan ekonomi di daerah sebagai tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Pemerintah pusat bersama kementerian terkait terus mendorong agar daerah mampu mengidentifikasi potensi lokal demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang government spending, bukan hanya menekan angka silpa, namun pertumbuhan ekonomi adalah membangun ekosistem dan mengidentifikasi semua potensi yang ada untuk selanjutnya didorong baik produksi maupun konsumsinya,” pungkas Bima Arya.(Mp)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan