“Hal ini merefleksikan kolaborasi BPS dengan kementerian dan lembaga untuk menyajikan data beserta uraian yang jelas dan sempurna,” ujar Amalia.
Ia menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
Indeks tersebut menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus menjadi salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam pelaksanaannya, penilaian dan pembinaan EPSS melibatkan 91 kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten/kota.
Amalia menyebutkan, tingkat partisipasi kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi mencapai 100 persen. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 507 dari 514 daerah atau sekitar 98,63 persen turut berpartisipasi dalam evaluasi tersebut.
Ia berharap, penghargaan Anindhita Wistara Data dapat menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan guna mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang semakin tangguh, bermakna, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (Fi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan