Makassar,
Pernyataan tersebut Menag sampaikan saat meluncurkan gerakan “Barisan Sipakainge” dalam Temu Tokoh bersama Menteri Agama yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerakan penguatan ekoteologi berbasis kearifan lokal ini dirancang untuk diterapkan di seluruh satuan kerja lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
Langkah penguatan edukasi kebencanaan tersebut diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenag Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Sinergi Program Ekoteologi dalam Penguatan Kesadaran Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana di Sulawesi Selatan.
“Penandatanganan kerja sama antara Kanwil Kemenag Sulsel dan Pemprov Sulsel hari ini bukan sekadar formalitas, melainkan payung strategis kita bersama. Kita ingin program ekoteologi ini benar-benar mengintegrasikan kesadaran lingkungan dan kesiapsiagaan bencana langsung dari basis lembaga pendidikan keagamaan serta rumah-rumah ibadah,” ucap Menag, Rabu (11/11/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut Pj Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Biro Kesra, Staf dan Tenaga Ahli Menag, Wakil Ketua DPRD Sulsel Supriadi Arief, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Dirjen Pendidikan Pesantren Basnang Said, Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhanis, Kepala BDK dan BLA Makassar, pimpinan majelis agama, tokoh ormas keagamaan, perbankan BUMN, jajaran Kepala Kantor Kemenag dan Kepala Madrasah Negeri se-Sulsel, serta Coach PP PKN Tk. II.
Menag memaparkan, proses penanaman pemahaman lingkungan dan kebencanaan ini akan jauh lebih mudah mengakar karena masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki modal budaya yang kuat. Dalam tradisi Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, alam tidak pernah diposisikan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai sahabat kehidupan yang dirawat melalui nilai sipakatau (saling memanusiakan) dan sipakainge (saling mengingatkan).
“Kerusakan alam dalam dua dekade terakhir kian meningkat sehingga harus diminimalkan. Melalui gerakan ini, nilai saling mengingatkan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga alam. Perpaduan bahasa agama dan bahasa budaya yang dimiliki masyarakat Sulsel bisa menjadi formula yang sangat kuat dan strategis dalam menjaga bumi kita,” urai Menag.
Digagas oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, gerakan “Barisan Sipakainge” menjadi langkah konkret dalam menerjemahkan visi ekoteologi Menag ke dalam program terstruktur dan terukur di daerah.
Ia memaparkan, gerakan ini dirancang agar aksi kepedulian lingkungan tidak berhenti pada seremoni atau kegiatan insidental semata, melainkan menjadi budaya birokrasi dan masyarakat yang berkelanjutan. Kata “BARISAN” sendiri merupakan akronim dari tujuh indikator lingkungan hidup: Bersih, Asri, Rindang, Indah, Sehat, Aman, dan Nyaman.
“Semangat utama gerakan ini adalah merawat bumi sebagai ibadah, menjaga lingkungan sebagai amanah, dan melestarikan alam melalui kearifan lokal. Kami ingin nilai saling mengingatkan (sipakainge) ini mewujud dalam standar perilaku harian di seluruh jajaran Kemenag, mulai dari KUA kecamatan, madrasah, pesantren, hingga kantor kemenag kabupaten/kota,” jelas Ali Yafid.
Lebih lanjut, Menag menggarisbawahi bahwa penanganan krisis ekologi dan edukasi bencana adalah agenda kemanusiaan bersama yang melampaui sekat-sekat teologis. Menjadikan isu lingkungan sebagai ruang belajar dan aksi kolaboratif diyakini mampu mempererat kohesi sosial sekaligus merawat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
Ia berpesan bahwa ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat ditentukan oleh soliditas masyarakatnya. “Saya sangat yakin, jika para tokoh lintas agama dan umat beragama bersatu, maka negara kita Indonesia akan semakin kuat, termasuk di dalamnya bersatu padu dalam menjaga kelestarian alam,” pungkasnya.(Red)
–
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan