Mualem Minta Realisasi APBA dan TKD 2026 Dikebut, Jangan Sampai Dana Dikembalikan ke Pusat

BANDA ACEH,Pilarbangsa.com  — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), mencatat seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TA 2026 serta memastikan optimalisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Strategi arahan tersebut disampaikan Gubernur Mualem secara virtual saat memimpin Rapat Pimpinan bersama jajaran Kepala SKPA dari Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).

Gubernur Mualem menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran daerah harus dipacu penyerapannya melalui pengawasan yang ketat dan konsistensi di lapangan. Ia diperingatkan agar tidak ada sisa anggaran yang gagal terserap hingga harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” tegas Mualem.
Kesiapan Regulasi Hibah dan Monitoring Program SKPA
Dalam pengarahannya, Mualem meminta agar pelaksanaan program hibah, pembangunan tempat ibadah/masjid, serta pembenahan lembaga pendidikan dayah disiapkan secara cermat dari sisi regulasi dan kelengkapan administrasi agar tidak mengalami kendala hukum di kemudian hari.

Gubernur bertukar Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, untuk melakukan pendampingan dan komunikasi intensif dengan dinas-dinas yang pencapaian realisasi anggarannya masih di bawah target. Secara khusus, evaluasi ketat diarahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), jajaran Rumah Sakit Daerah, serta Badan Pembinaan Dayah.

“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ujar Mualem.
Optimalisasi TKD untuk Jembatan Bailey dan Diplomasi Dana Otsus 2027
Mengenai dana TKD, Mualem meminta agar alokasinya difokuskan pada program-program krusial yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya memperbanyak pengadaan dan pembangunan jembatan Bailey guna memulihkan konektivitas antarwilayah.

“Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mualem turut mengungkapkan langkah-langkah diplomasi anggaran yang telah ditempuh bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di mana ia berencana agar skema pencairan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat direalisasikan pada tahun 2027.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam menjamin bantuan fiskal demi membantu percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Aceh.(Hm)