Selain memperkuat kebijakan, perluasan akses layanan juga menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan gerai layanan BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota. Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut antara lain Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Dukungan tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat provinsi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui program dan penganggaran di masing-masing kabupaten/kota.
“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/ kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” ujarnya.
Pemprov Jateng juga tengah merumuskan langkah strategis untuk menata ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.
“Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim,” jelas Gus Yasin, sapaannya.
Wagub menegaskan, penyediaan anggaran pendampingan sertifikasi halal tidak boleh hanya bertumpu pada APBD Provinsi Jawa Tengah, mengingat jumlah pelaku usaha yang perlu difasilitasi cukup besar. Karena itu, pemerintah kabupaten/ kota didorong ikut mengambil peran, sesuai dengan mekanisme penganggaran masing-masing daerah.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Jateng berharap semakin banyak UMKM yang memperoleh kemudahan sertifikasi halal. Dengan demikian, produk lokal memiliki jaminan kehalalan yang jelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pemasaran dan daya saing usaha.(Ft)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan