“Bagi kami, setiap rupiah harus menjadi nilai tambah di masyarakat dan setiap risiko harus bisa kita hindari, oleh karena itu bersama-sama kita perlu memperkuat posisi APIP sebagai early warning dalam potensi penyimpangan, kesalahan atau kecurangan tata kelola pemerintahan,” kata Surya.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP RI Aryanto Wibowo mengatakan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin besar. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil, dinamika global, ancaman bencana, dan tekanan publik, pemerintah daerah dituntut mampu mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Kondisi tersebut, menurut Aryanto, mendorong seluruh stakeholder untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. “Pemerintah dituntut mampu mencapai target-targetnya di tengah tantangan yang semakin besar dan kompleks, ini mendorong kita untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintah,” kata Aryanto.
Hadir pada pengukuhan tersebut Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Perwakilan BPKP sebelumnya Farid Firman, serta unsur Forkopimda Sumut. Hadir juga sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumut, jajaran BPKP RI, dan Perwakilan BPKP Sumut.(Mp)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan