Sementara, di sisi hilir dilakukan dengan penguatan rantai pasok melalui supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, dan penguatan BUMD sebagai off taker (pembeli) komoditas strategis.
Kemudian ada kerja sama antardaerah seperti dengan Lampung, NTB, Jawa Timur, Maluku Utara, dan daerah lainnya. Termasuk menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi pangan untuk produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar, serta pemanfaatan e-Purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Di samping itu, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) juga berperan dalam digitalisasi transaksi dan penguatan tata kelola ekonomi daerah. Melalui digitalisasi, semua dapat dikelola secara efisien dan dapat dipantau secara real-time.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024, dan Jateng meraih Peringkat II Championship P2DD 2025. Implementasinya sudah masuk ke berbagai layanan masyarakat, antara lain melalui pengembangan New Sakpole dengan berbagai kanal pembayaran, seperti virtual account bank/agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng. Transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat pada periode 2022–2025.
Fondasi digital tersebut terus diperluas. Bank Jateng mendukung melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, FGD bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
Luthfi mengatakan, pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah, sebagai dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi daerah.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Baik dalam sistem pengendalian inflasi, maupun digitalisasi dan tata kelola ekonomi daerah.
Adapun acara di JICC tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya, dan gubernur atau wakil gubernur beserta bupati dan walikota. (Ft)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan