KDS juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Pangalengan dan Pacira. Ia menyebut, kondisi tersebut banyak dialami oleh pensiunan dengan penghasilan terbatas, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa peran pemerintah provinsi adalah mengorkestrasi pembangunan antardaerah agar berjalan selaras. Ia juga menyoroti pentingnya mengembalikan konsep pembangunan berbasis lingkungan, khususnya dalam pengelolaan kawasan Bandung yang dikenal sebagai wilayah peradaban air.
“Kita harus benahi tata ruang. Jangan bangun bangunan di kawasan rawa atau sawah. Ini menjadi akar persoalan banjir yang terus berulang,” ujar KDM.
Ia juga mendorong penguatan sektor pertanian dan penghijauan di wilayah Bandung Selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi, yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Ia juga mendorong kebijakan penghijauan di kawasan Bandung Selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi, dengan dukungan insentif bagi masyarakat. Selain itu, konsep pemberdayaan petani melalui pengembangan homestay dinilai dapat menjadi peluang ekonomi baru berbasis masyarakat pada sektor pariwisata.
“Kita akan bantu renovasi rutilahu para petani teh agar menjadi rumah panggung estetik yang didalamnya ada empat kamar, dua kamar untuk dia dan keluarganya, dua kamar lagi jadi homestay supaya mereka dapat penghasilan tambahan dari sana,” jelas KDM.
Dengan berbagai tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Bandung Raya secara menyeluruh.(Fi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan