Indonesia juga menempati peringkat kedua dunia untuk pariwisata ramah muslim menurut GMTI 2026 dan peringkat pertama dunia untuk modest fashion. Perluasan akses pasar terus didorong melalui Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA) yang telah berlaku, serta perundingan dengan GCC, dengan Turkiye, Pakistan, Bangladesh, dan Tunisia.
Di sisi pembiayaan, Pemerintah mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp748,70 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 11,61% secara tahunan. Sementara itu, penyaluran KUR Syariah hingga 30 September 2026 mencapai Rp14,42 triliun bagi 146.893 debitur, atau 63,93% dari target.
Kemudian, transformasi digital dan penguatan sertifikasi halal juga mengambil bagian penting dalam memperluas ekosistem ekonomi syariah. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
Implementasi kebijakan wajib halal mulai berlaku pada 17 Oktober 2026 untuk melindungi konsumen, menjamin mutu produk, dan memperkuat daya saing industri nasional, dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha. Hingga 14 Oktober 2026, Indonesia telah memiliki 123 Mutual Recognition Arrangement (MRA) Halal dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang mencakup 43 negara, termasuk China dan Australia.
“Kemenko Perekonomian memastikan wajib halal 2026 akan berjalan baik dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha dan di mana BPJPH sebagai penanggung jawab utama. Semoga ISEF 2026 memperkuat sinergi dan memperluas akses pasar serta pembiayaan syariah demi pertumbuhan baru yang inklusif dan menyejahterakan,” pungkas Wamenko Dradjad.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta para Kepala Daerah, Duta Besar Negara Sahabat, institusi keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha.(Li)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan