Bogor,Pilarbangsa.com  – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berkomitmen melakukan penataan di setiap wilayah Kota Bogor, termasuk kawasan Jalan Merdeka, Bogor Tengah, dan sekitarnya.

 

Kamis (1/10/2026), Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memeriksa pembangunan pejalan kaki di sekitar Jalan Merdeka sekaligus melakukan operasi angkutan kota (angkot) di jalur tersebut.

 

Jenal Mutaqin mengatakan, kawasan Jalan Merdeka memang sudah terlalu ramai. Apalagi infrastruktur, baik jalur pejalan kaki maupun drainase, sudah mengalami kerusakan karena diisi oleh pedagang kaki lima (PKL).

 

“Sampai hari ini adalah tindak lanjut, dan dari hasil pemantauan bahwa PUPR telah melakukan pembangunan konstruksi pejalan kaki dan perbaikan drainase yang sudah hampir dipahami dan terisi sampah sangat penuh,” ungkap Jenal Mutaqin usai melakukan inspeksi.

 

Ada total 350 meter pejalan kaki dan drainase yang dibangun. Jenal Mutaqin juga mengedukasi para pedagang untuk tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.

 

“Sambil mengedukasi PKL untuk menghentikan aktivitas penjualannya di atas trotoar. Yang sebetulnya di beberapa titik sudah punya toko, tapi masih maju,” ujarnya.

 

Pemkot Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berulang kali memberikan sanksi dan peringatan. Bahkan petugas menyarankan para pedagang untuk pindah ke lokasi pasar yang sudah disediakan.

 

“Tempat-tempat yang sudah kita tata agar bersih dari PKL dan diupayakan pendekatan persuasif,” ucap Jenal Mutaqin.

 

Situasi di lapangan juga menunjukkan masih adanya bagian bangunan milik pedagang yang menghalangi pembangunan pejalan kaki. Ia meminta para pedagang untuk membongkarnya secara mandiri.

 

“Boleh berjualan selama mengikuti peraturan. Selama mengikuti tata tertib dan menghormati fasilitas publik yang punya hak,” urainya.

Baca Juga  Pemkab Bogor dan Perkuat Sinergi TNI melalui Latihan Kopassus untuk Jaga Kondusivitas Wilayah

 

Dalam hal pengawasan, Jenal Mutaqin juga menegaskan bahwa petugas harus tegas dalam menegakkan peraturan.
Begitu pula dengan razia angkot tua yang masih beroperasi. Data terakhir, dari total 1.780 angkot, sudah sekitar 1.264 kendaraan yang dibekukan izinnya. Sisanya hingga akhir tahun ini, masih ada 516 angkot yang akan terus dilakukan penindakan.

 

Tak hanya angkot, angkutan kota dalam provinsi (AKDP) juga masuk ke bagian operasi. Dalam waktu dekat, Pemkot Bogor juga akan melakukan operasi gabungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait AKDP yang sudah tidak laik jalan.(Red)