Beberapa lokasi protokol yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Walikota Salim Batubara, hingga Dharma Agung.
Ratu Dewa memaparkan sejumlah kendala utama di lapangan, seperti kondisi jalan nasional yang amblas, cross drain terputus, hingga penyempitan saluran drainase.
Untuk mengantisipasi penampungan udara di titik-titik krusial, pemerintah akan menyiagakan pompa portabel serta berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional. Selain itu, partisipasi aktif warga juga dinilai sangat penting.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Di tengah pembahasan strategi mengenai ancaman banjir tersebut, suasana pertemuan sempat memanas. Suasana tegang terjadi ketika Wali Kota berang dan usir peserta rapat yang tidak kompeten dalam menguasai data teknis wilayahnya.
Kekecewaan Ratu Dewa semakin memuncak ketika mengetahui adanya jajaran pejabat dinas yang tidak hadir secara langsung dan hanya mengutus perwakilan yang dianggap tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Wali Kota berang, usir peserta rapat menyampaikan staf PPPK yang dikirim untuk menggantikan kepala dinasnya.
Langkah tegas ini diambil Ratu Dewa untuk menunjukkan bahwa penanganan fasilitas publik dan keselamatan warga Kota Palembang dalam menghadapi ancaman banjir adalah urusan serius yang membutuhkan komitmen penuh dari seluruh pimpinan OPD.(Sp)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan