“PSO itu operasional, subsidi macam-macam. Jadi kita masing-masing memberikan kontribusi untuk subsidi operasional. Gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain-lain,” tutur Farhan.
Besaran anggaran yang telah disiapkan Pemkot Bandung berada di kisaran Rp49 miliar hingga Rp56 miliar. Namun, Farhan menyebut, angka tersebut belum menjadi nilai final yang harus dibayarkan karena masih menunggu tagihan dan hasil rekonsiliasi.
“Belum. Baru di kantongan. Lumayan lah, Rp49 sampai Rp56 miliar,” katanya.
Menurut Farhan, persoalan pembiayaan PSO juga perlu dilihat dari kondisi pembangunan BRT di lapangan. Sejumlah dampak yang muncul akibat pembangunan dan operasional BRT di Kota Bandung masih membutuhkan penyelesaian, mulai dari pengalihan parkir hingga dampak terhadap pedagang kaki lima (PKL).
“Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai,” katanya.
Ia menilai hal tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan agar ekspektasi masyarakat terhadap layanan BRT tetap realistis.
Farhan juga menyebut total kebutuhan PSO BRT diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun. Dari total tersebut, Kota Bandung diperkirakan memperoleh porsi kontribusi hampir 25 persen.
“Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu kita kebagian sekitar hampir 25 persen sekarang,” ungkapnya.(Fi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan