Hasto mencontohkan status capaian kinerja keuangan beberapa OPD yang masih rendah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena terkait anggaran belanja tidak terduga (BTT). Anggaran BTT itu dapat digunakan untuk yang bersifat kedaruratan seperti bencana sehingga tidak bisa diserap maksimal. “BTT itu memang untuk tidak (bisa langsung) diserap karena tak terduga. Mosok pengennya ada bencana kan tidak,” ujarnya.
Dalam rapat itu Hasto juga menyoroti terkait capaian indikator kinerja utama antara lain terkait indeks gini rasio, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang menjadi catatan dan perhatian. Dicontohkan pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian karena adanya moratorium hotel di zona inti sumbu filosofi, investasi dan keterbatasan lahan di kota.
Oleh sebab itu ekonomi kreatif harus dibangun dan menambah destinasi-destinasi baru sebagai kota wisata, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu Hasto juga mengingatkan terkait implementasi program strategis nasional di Kota Yogyakarta seperti makan bergizi gratis dan koperasi kelurahan merah putih (KKMP).
Sementara itu Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan kondisi anggaran banyak yang dipangkas sehingga butuh penyesuaian ataupun butuh inovasi-inovasi serta sinergi kolaborasi antar OPD. Misalnya terkait penanganan stunting bisa disinergikan dengan program MBG. Sedangkan untuk KKMP di Kota Yogyakarta yang terkendala lahan diharapkan tidak menjadi menjadi hambatan berkegiatan .
“Harapan kami justru dari dinas terkait harus bisa sesegera mungkin melakukan kegiatan sehingga KKMP ini bisa langsung jalan dulu. Yang penting jalan dan ada pergerakan,” tandas Wawan.(Ms)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan