Jakarta, Pilarbangsa.com — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari untuk mengumpulkan berbagai video yang berisi kritik maupun pernyataan pesimistis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta, Jumat (12/2/2026).
“Pak Qodari, tolong dikumpulkan video-video yang meramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan program ini penghinaan kepada bangsa Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Presiden, dokumentasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat terhadap dinamika respons publik terhadap program prioritas pemerintah tersebut.
Ia menyebut ingin melihat kembali rekaman kritik tersebut secara berkala.
“Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, tapi dibilang menghina. Ini harus ada rekam digitalnya. Saya minta supaya bisa saya lihat dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi nasional.
Namun, Prabowo mengakui sejak awal peluncuran, program tersebut menuai berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik. Ia menilai sebagian pihak meragukan efektivitas program dan menganggapnya sebagai pemborosan anggaran negara.
“Waktu pertama diluncurkan, saya banyak mendapat kritik dan diragukan akan berhasil,” kata Prabowo.
Presiden juga menyinggung bahwa kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk kelompok akademisi dan profesional.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan pelaksanaan program tersebut karena dinilai penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kita ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik. Ini investasi untuk masa depan bangsa,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau sekitar 80 juta penerima secara bertahap. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, serta dukungan pemerintah daerah.
Sejumlah pengamat sebelumnya mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, mengingat besarnya kebutuhan anggaran dan cakupan penerima manfaat.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan