“Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa harus ada permasalahan yang jelas, sehingga penanganannya juga terarah.
Dukungan terhadap upaya penanganan banjir rob juga datang dari Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah (Ijeck). Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja.
“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.
“Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurut Ijeck, diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.
“Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Menurutnya, pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan. “Kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” ucapnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut anggota DPR RI dari Komisi V lainnya yakni Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs Hamka, Sriyanto Saputro dan Mori Hanafi.(Mp)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan